Stok Utang Luar Negeri Meningkat: Pemerintah Harus Hati-Hati Terbitkan Surat Utang Negara

Alokasi anggaran belanja negara pada APBN Perubahan Tahun 2006 perlu memperhatikan sektor-sektor yang didominasi masyarakat miskin. Penarikan jumlah utang luar negeri secara masif juga harus dihentikan agar tidak mempengaruhi kondisi fiskal nasional.

Dalam hal alokasi belanja negara, alokasi anggaran yang dibuat pemerintah pada APBN Perubahan Tahun 2006 belum menunjukkan konsep pro-poor budgeting (anggaran pengentasan kemiskinan). Sektor-sektor seperti pertanian dan kelautan yang didominasi oleh masyarakat miskin belum mendapat alokasi dana yang memadai.

"Kesejahteraan masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan alokasi anggarannya masih sangat terbatas. Ini patut menjadi perhatian pemerintah," ungkap anggota Komisi XI DPR Fraksi PKS Luthfi Hasan Ishaaq, akhir September lalu di Jakarta.

Hal yang sama juga terlihat pada alokasi anggaran yang sebenarnya berpotensi menyerap tenaga kerja baru. Alokasi belanja modal untuk industri padat karya misalnya, dinilai relatif terbatas. Padahal, dengan mengembangkan industri padat karya masalah kemiskinan sedikit terentaskan.

Luthfi juga mencermati soal pembiayaan defisit anggaran melalui utang luar negeri yang dinilai membahayakan kondisi fiskal negara. Penarikan jumlah utang luar negeri yang masif demi menutup defisit anggaran berdampak pada meningkatnya stok utang luar negeri.

"Porsi belanja modal pada APBN Perubahan tahun anggaran 2006 lebih kecil (sebesar Rp 68 triliun) dibandingkan dengan porsi pembayaran bunga utang (sebesar Rp 82 triliun)," papar dia.

Aleg PKS dari daerah pemilihan Jawa Timur itu berharap, pola pembiayaan anggaran melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN), baik yang diterbitkan di dalam negeri maupun di luar negeri dalam bentuk obligasi internasional selalu menerapkan prinsip kehati-hatian (prudent) setiap penerbitannya. Terlebih jika dihubungkan dengan risiko suku bunga yang selalu melekat. Apabila tidak dikelola secara hati-hati, maka sudah barang tentu sustainabilitas fiskal akan terpengaruh.

Pemerintah perlu responsif setiap adanya penambahan utang akan menyebabkan terjadinya penambahan jumlah uang primer, yang pada gilirannya akan menyebabkan terjadinya efek inflatoir yang cukup signifikan. Hal ini justru akan mementahkan target-target pembangunan yang ditetapkan sebelumnya.